Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi PDI Perjuangan I Ketut Kariyasa Adnyana mengharapkan pengelolaan limbah B3 Pulau Dewata secara mandiri di Denpasar, Minggu (19/9).
Sebelumnya dukungan agar Bali memiliki tempat pengolahan sendiri limbah B3 sudah dinyatakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya.
Masalah itupun mendapatkan tanggapan serius dari Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Bali Dr.dr.I.B.G. Fajar Manuaba, SpOG, MARS di Denpasar, Sabtu (4/9).
Dikatakan, masalah limbah medis sudah disampaikan di Bali Post sejak 24 Juni 2016 namun belum terselesaikan sampai sekarang.
Selalu kendalanya masalah tata ruang Bali hanya bisa dilakukan di Grogak Buleleng dan Negara. "Begitu ada investor selanjutnya terbentur pada penolakan masyarakat," ungkapnya.
Kalau tertahan sampah medis bukan sesuatu yang baru kalau sebelum Covid- 19 truk juga tidak bisa lewat pada saat arus mudik. Bisa seminggu tidak bisa lewat dari Gilimanuk menuju Bogor.
Apalagi sekarang dengan adanya Covid-19 kapal pengangkutan pasti lebih hati-hati dengan sampah Covid-19. Jangankan sampah medis RS sampah isoman dan isoter saja sudah dianggap limbah berbahaya dan sudah harus musnah dalam waktu 2 x 24 jam sesuai ketentuan Lingkungan hidup.
Pemecahannya harus konprehensif melalui Pemda Provinsi dengan melakukan koordinasi dengan semua instansi. Yang tidak kalah pentingnya adalah meyakinkan masyarakat tentang keamanan pengelolaan sampah medis. Kalau investor tidak sulit bahkan dari Jepang dan Perancis saja sudah pernah ada.
"Kita khawatirkan bukan hanya sebatas menyeberang dari Gilimanuk saja. Dari Ketapang sampai Jawa Barat potensi tercecer di jalan dan potensi protes masyarakat sangan besar," imbuhnya.
Sampai saat ini, memang baru ARSSI saja yang berani bicara secara vulgar di Media Massa. Walaupun dalam rapat-rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan tetap saya ingatkan. Kasus Limbah Medis ini seperti api dalam sekam saja setiap saat bisa kebakaran.
Kariyasa mengaskan, apabila Bali mampu mengelola secara mandiri, pengawasannya jauh lebih mudah dan mampu menekan biaya.
"Resiko lebih kecil, pengawasan lebih mudah tanpa harus menyebrangi laut menggunakan tranportasi besar," ungkapnya.
Menurutnya, pengelolaan B3, tidak saja limbah datang dari rumah sakit tetapi jugsa dari industri lainnya dapat ditangani dengan baik, justru mendatangkan sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Namun dalam memulai memang membutuhkan biaya yang patut dicarikan solusinya, bisa melalui konsorsium dengan mengajak komponen pemerintah dan masyarakat.
Upaya itu mencegah kerusakan lingkungan dari bahaya pengelolaan limbah B3 yang buruk, apalagi Bali sebagai daerah pariwisata dunia.